Berita  

Pemeriksaan Achsanul Qosasih Nunggu Persetujuan Presiden

Pemeruksaan Achsanul Qosasih Nunggu Persetujuan Presiden
Pemeruksaan Achsanul Qosasih Nunggu Persetujuan Presiden

Jakarta, – Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menunggu persetujuan tertulis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum memeriksa Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi (AQ), dalam dugaan korupsi BTS 4G.

Kabar terbaru ini menciptakan antusiasme dan perhatian luas, karena menggambarkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini.

Menurut Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, langkah ini mengikuti ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengharuskan persetujuan Presiden untuk memeriksa anggota BPK. Kejagung telah mengirim surat permintaan izin ini kepada Presiden Jokowi melalui Jaksa Agung ST Burhanuddin, menunjukkan bahwa proses hukum ini mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Sementara Kejagung menunggu persetujuan, mereka tetap optimistis bahwa Presiden akan memberikan izin untuk memeriksa AQ dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI di Kementerian Kominfo. Ketut Sumedana menegaskan bahwa baik Presiden maupun Jaksa Agung memiliki tekad yang kuat untuk memberantas korupsi, dan mereka berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Kejagung berkomitmen untuk menjaga ketertiban dalam penyelidikan ini dan mengklarifikasi semua pihak yang terlibat, menghindari polemik politik yang dapat mengganggu proses hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, Kejagung tengah mendalami aliran uang sejumlah Rp40 miliar kepada oknum BPK melalui perantara Sadikin Rusli. Kejagung telah menetapkan Sadikin Rusli sebagai tersangka dalam kasus ini, yang mencakup dugaan pemufakatan jahat dan pencucian uang.

Tim Jaksa Penyidik Pidsus telah melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penahanan, yang melibatkan penggeledahan rumah Sadikin Rusli. Dalam kondisi hukum yang jelas, Sadikin Rusli ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kasus ini mengikuti hukum yang berlaku, dan Kejagung percaya bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses ini akan menghasilkan keadilan. Ini adalah langkah penting dalam upaya memberantas korupsi dan memastikan transparansi dalam pemeriksaan kasus-kasus penting seperti BTS 4G. Semua tindakan ini sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).