Bisnis  

Eksistensi Energi Fosil di Era Transisi Energi: Inilah Strategi Pemerintah

Eksistensi Energi Fosil di Era Transisi Energi: Inilah Strategi Pemerintah
Eksistensi Energi Fosil di Era Transisi Energi: Inilah Strategi Pemerintah

Dalam upaya pemerintah untuk mengakselerasi program energi bersih guna mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa energi fosil, seperti minyak dan gas bumi (migas), masih memiliki peran penting dalam transisi menuju energi bersih.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengungkapkan bahwa baru-baru ini terdapat penemuan sumber migas yang signifikan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Utara, Pulau Bali Utara, Pulau Lombok Utara, dan Selat Makassar.

“Tetapi pemerintah juga mencari cara untuk tetap memanfaatkan energi terbarukan ke depannya, sekaligus memaksimalkan potensi energi fosil yang telah ada. Itu adalah strategi yang kami harapkan dapat diwujudkan,” ungkapnya.

Tutuka juga menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam investasi migas karena potensi sumber daya migas di negara ini sangatlah melimpah. Data per Januari 2023 menunjukkan bahwa cadangan terbukti minyak bumi mencapai 2,41 miliar barel minyak, sementara cadangan terbukti gas bumi mencapai 35,3 triliun kaki kubik.

“Kita hanya menggunakan 10% dari potensi sumber daya kita, yang berarti potensi sumber daya kita adalah sepuluh kali lipat dari cadangan terbukti tersebut,” tambahnya.

Namun, Tutuka juga menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah, yaitu bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi cadangan terbukti. Hal ini memerlukan penelitian mendalam, pengumpulan data lebih lanjut, analisis yang cermat, dan evaluasi untuk menentukan lokasi-lokasi yang memiliki potensi besar, seperti di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sumatera bagian tengah (misalnya Blok Rokan), serta wilayah Bintuni, Kutai, dan Sumatera bagian Utara untuk gas bumi.

Dalam rangka menarik investasi, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menarik, seperti menyesuaikan pembagian kepemilikan (share split) dari 85-15 menjadi 80-20, di mana pemerintah memiliki bagian sebesar 80% dan KKKS sebesar 20%. Dengan meningkatnya risiko yang dianalisis oleh para ahli geologi dan geofisika, pemerintah bersedia untuk mengurangi kepemilikan mereka, sehingga untuk gas bumi bisa menjadi 50-50, sementara untuk minyak bumi menjadi 55-45, atau pemerintah memiliki 55% dan sisanya dimiliki oleh KKKS.